RAPAT DINAS SDA & BM

          Kepala Dinas SDA & BM Ir. Mayangkoro menyampaikan beberapa hal, antara lain :

• Para pengelola kegiatan, terutama pelaku teknis lapangan agar lebih memperketat pengawasan, agar didapatkan hasil kegiatan yang sesuai dengan aspek teknis dan administrasi, serta bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas dan kuantitasnya.
• Tertib administrasi, baik administrasi teknis maupun administrasi keuangan dimulai sejak awal pelaksanaan kegiatan agar dapat terkontrol pelaksanaannya dan dikemudian hari apabila ada pemeriksaan dari pengawas eksternal kita sudah siap.
• Sebelum Penandatanganan Kontrak harus diadakan acara pra-kontrak untuk memahami masing-masing hak dan kewajiban antara dua pihak baik pihak penyedia jasa (kontraktor) maupun pihak pengguna jasa (PPK). Juga sebelum pelaksanaan pekerjaan, harus diadakan Pre Conructions Meeting (PCM) agar dapat diketahui metode pelaksanaan dari kontraktor, menyamakan persepsi tentang segala aturan yang berlaku maupun untuk menjelaskan tugas dari masing-masing pihak pengelola kegiatan.
• Teguran kepada Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak, bila sudah dilaksanakan secara tertulis di buku harian maupun lisan tetapi belum ada realisasi perbaikan, maka perlu dibuat surat teguran resmi atau surat perintah pembongkaran dan ditembuskan kepada pihak-pihak yang berkompeten, seperti Inspektorat dan yang lain, kalau perlu ke Bupati.

          Rapat berlangsung interaktif diantara peserta rapat dan unsur pimpinan. Ada beberapa tambahan dari beberapa unsur pimpinan, antara lain :

• PPK, Ir. Irawadi, CES menyampaikan, para pengelola kegiatan untuk memahami tugas dan wewenang masing-masing, karena jabatan mempunyai konsekuensi tanggungjawab. Juga disampaikan untuk menyesuaikan format surat-menyurat maupun dokumen administrasi lainnya dengan format yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.
• Ketua PPP bidang Sungai dan Air Baku, Ir. Aryono Purwanto BP, MT, menyampaikan agar para pengawas lapangan tidak turut terlibat dalam kegiatan yang akan menimbulkan konflik of interest, juga disampaikan agar laporan harian dibuat dari awal pekerjaan, dan seterusnya disesuaikan dengan kondisi setiap harinya.
• Ketua PPP bidang irigasi, Kresnawan Wahyu K, Msi, menyampaikan bahwa untuk kegiatan irigasi akan didahului dengan sosialisasi dan rapat kesepakatan pengeringan dengan masyarakat dan melibatkan juga kontraktor yang bersangkutan, dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak.
• Ketua PPP bidang jalan, Parno, ST, mempersilahkan kepada peserta rapat apabila dalam format surat-menyurat dan dokumen administrasi lainnya yang telah dibagi masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

          Hal-hal lain yang dibahas antara lain adalah : untuk mempersiapkan draft kontrak, ketertiban arsip, dan beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan.